BERITA PROPERTI
Informasi Terkini Seputar Bisnis Properti
Mengapa kebijakan properti untuk orang asing belum berefek

akhir 2015 lalu, disaat ekonomi dalam negeri tengah lesu akibat  terseret krisis ekonomi global dan properti sedang berada pada titik terbawah, pemerintah menerbitkan aturan terkait kepemilikan properti bagi orang asing. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015. tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di indonesia.
 
Dalam peraturan pemerintah itu disebutkan bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia (ekspatriat) diizinkan memiliki rumah, apartemen, atau kondominium dengan status Hak Pakai. Hak Pakai ditetapkan selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun, lalu bisa diperbarui kembali untuk 30 tahun berikutnya. Jadi, total masa kepemilikan atas properti hunian bagi orang asing di Indonesia bisa sampai 80 tahun.
 
Tapi, tidak semua rumah, apartemen, atau kondominium bisa mereka beli. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pelepasan atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah, Tempat Tinggal, atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, ekspatriat hanya diizinkan memiliki properti seharga di atas Rp10 miliar di Jakarta dan Rp5 miliar di daerah.
 
Aturan yang termasuk dalam salah satu paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo itu tentu saja disambut sumringah oleh para pengembang. Wajar saja karena wacana pelonggaran kepemilikan properti oleh orang asing itu sudah dibahas sejak lebih dari dua dekade silam. Para pengembang beranggapan jika aturan terkait kepemilikan properti bagi orang asing diperlonggar akan mampu menarik pembeli dan menggairahkan sektor properti nasional.
 
Sebenarnya asumsi itu benar. Tapi, pakar properti Panangian Simanungkalit mengatakan, “Tidak semudah itu juga. Faktanya, sampai sekarang tidak ada efeknya.” Direktur Eksekutif Panangian School of Property itu menjelaskan bahwa warga negara asing tidak serta merta tertarik untuk membeli properti di Indonesia karena banyak hal, salah satunya keraguan mereka terhadap kepastian hukum.
 
Di Indonesia, kata dia, masih banyak kasus sengketa kepemilikan tanah dan properti di atasnya. Sengketa itu jelas akan memengaruhi minat warga negara asing dalam memiliki dan berinvestasi properti. Kemudian, banyak pembangunan properti yang tidak sesuai progresnya, bahkan ada yang kabur setelah mendapatkan uang muka dari konsumen.
 
“Berbeda dengan di negara lain, yang antara progres pembangunan dengan pembayaran konsumen berjalan linier. Itu terjadi di Singapura, Australia, dan lainnya. Sehingga konsumen benar-benar dilindungi oleh pemerintah,” ungkap Panangian. “Tidak seperti di sini, pengembang bisa menerima uang muka dari konsumen terlebih dahulu sebelum membangun. Begitu peminatnya kurang, progresnya molor-molor dan konsumen hanya bisa mengeluh dan berdoa.”
 
Harus diakui, kebijakan pelonggaran kepemilikan asing itu sudah tepat. Hanya saja, gejolak ekonomi global yang berkepanjangan turut memengaruhi melemahnya daya beli pasar properti. Kebijakan yang diharapkan mampu mempercepat pulihnya sektor properti di Tanah Air terbukti tidak berhasil. “Apalagi warga negara asing masih meragukan perihal kepastian hukum di Indonesia. Jadi, kebijakan itu akan maksimal jika diikuti dengan kepastian hukum terkait status kepemilikan dan perlindungan konsumen,” jelas Panangian.
 
Toh, sebetulnya antara Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan tidak ada bedanya. Pemberlakuan dua status hak itu justru memicu dilema pengembang. Bagaimana tidak? “Jika pengembang membangun apartemen dengan status Hak Pakai, apakah yakin bisa mendapatkan ekspatriat untuk proyeknya itu? Karena pribumi cenderung memilih Hak Guna Bangunan, bukan Hak Pakai,” lanjutnya.**
 
 
 
Sumber Foto : Google