BERITA PROPERTI
Informasi Terkini Seputar Bisnis Properti
Apakah "Holding" BUMN Perumahan Dapat Pecahkan Masalah "Backlog"? ini jawabannya.

Menurut Direktur Eksekutif Panangian School Of Property (PSP) Panangian Simanungkalit, holding BUMN perumahan ini tidak dapat membantu mengentaskan backlog.

"Holding BUMN itu tidak akan menyelesaikan masalah backlog. Masyarakat jangan berharap yang namanya BUMN perumahan bisa menyelesaikan perumahan di Indonesia, ujar Panangian.

Beliau mengatakan, persoalan pasokan perumahan bermuara di daerah-daerah, terutama pada kawasan-kawasan, di mana kepala daerahnya tidak memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat.

Panangian juga berkata persoalan backlog juga berbeda di tiap daerah. Misalnya di Jakarta banyak dibangun rumah susun sewa (rusunawa).

tetapi, rusunawa ini lebih dikhususkan bagi warga yang tergusur dari tempat tinggalnya.

"Rusunawa lebih diprioritaskan kepada orang-orang yang kena gusur, bukan orang-orang yang memang tidak memiliki rumah," sebut dia.

Panangian menambahkan, kalau BUMN perumahan ini tidak seperti di Singapura, yaitu seperti Housing Development Board (HDB), maka masalah backlog tidak akan selesai.

Kesuksesan HDB menyediakan perumahan salah satunya adalah dengan memasok harga tanah supaya tidak bergejolak.

"Kalau membentuk perusahaan badan layanan umum (BLU), mungkin (pemerintah) bisa (menyelesaikan backlog). Tapi kalau holding BUMN, saya pikir belum," kata Panangian.

Rencana pemerintah untuk membuat perusahaan induk atau holding badan usaha milik negara (BUMN) perumahan terus berjalan.

Pembentukan holding perumahan ini menyasar target menyelesaikan kebutuhan perumahan terutama yang terkait dengan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.

Penerbitan Peraturan oleh pemerintah (PP) Nomor 71 di Tahun 2016 merupakan dasar pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perlu diketahui, holding BUMN perumahan ini akan menyatukan empat BUMN ke dalam perusahaan induk yakni Perumnas.

Adapun keempat BUMN itu adalah PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Indah Karya, dan PT Virama Karya.

di bidang perumahan, holding ini sebenarnya bertujuan untuk menambah modal BUMN yang pada akhirnya dapat meningkatkan pasokan perumahan.

PP Nomor 72 Tahun 2016 resmi diundangkan sejak 30 Desember 2016 dan menjadi perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005.

Perubahan pada PP ini diantaranya mengatur sumber PMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dan lebih lanjut, APBN tersebut meliputi kekayaan negara yaitu dana segar, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau PT, saham milik negara pada BUMN atau PT, dan aset negara lainnya.

Jika dibandingkan pada PP sebelumnya, sumber berasal dari dana segar, proyek yang dibiayai APBN, piutang negara pada BUMN atau PT, dan aset negara lainnya.


Sumber : Kompas

 

Baca Juga :

Di Tahun 2017 BTN Optimistis Properti Kian Membaik Di Karenakan Banyak Faktor Yang Mendukung

Pemerintah Di Harapkan Cabut HGU Jatuh Tempo Demi Keadilan Bersama, Ini Alasannya

Waktu Yang Pas Untuk Ajukan KPR Rumah Idaman Anda