BERITA PROPERTI
Informasi Terkini Seputar Bisnis Properti
Kontroversi UU Tapera Antara Pengusaha Dengan Negara Guna Penuhi Perumahan Rakyat

 

Mukhamad Misbakhun selaku Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang ditujukan untuk mengintegrasikan jaminan sosial di Indonesia. Prinsip dasarnya mengembalikan eksistensi negara dengan sistem kegotong-royongan. Misbakhun menegaskan bahwa filosofi UU Tapera adalah negara menjamin kebutuhan perumahan rakyat.

Menurut Misbakhun, Prinsip UU Tapera, sambung Misbakhun, adalah gotong royong sebagaimana peran negara untuk merumahkan rakyatnya. UU Tapera menjadi pertarungan gagasan antara orang yang setuju negara memperkuat perannya dengan yang tidak menyetujuinya..

maka dari itu menurut politikus Golkar itu, sistemnya harus dibangun, siapa yang menyediakan. Dengan adanya UU Tapera ini akan lahir Komite Tapera.

Kalau UU Tapera ini berjalan maka dapat mengatasi backlog perumahan yang ada. Dan tentunya implementasinya nanti bagaimana peluang usaha dan sebagainya. Dan hari ini Peraturan Pemerintah sudah dalam tahapan penyelesaian dan nama-nama Komite Tapera sudah di Presiden. Dan diharapkan bisa segera terselesaikan," imbuhnya.

 

Namun berbeda dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), apindo menyebutkan bahwa  pungutan wajib  sebagai pemerasan karena membebankan kepada pengusaha. Tapera dianggap tidak efektif dikarena dinilai tumpang tindih dengan kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.


“Apindo berpendapat bahwa selain menekan para pekerja, Tapera juga memeras para pengusaha. Kondisi tersebut dianggap malah membuat kita tidak punya daya saing terhadap masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah mulai diberlakukan," imbuh Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani.

Dia perpendapat beban pengusaha semakin besar dengan banyaknya iuran dan upah pekerja yang tinggi. Bahkan lanjut dia, para pengembang yang membangun perumahan pun masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 

Dalam diskusinya saat bersama REI (Real Estat Indonesia) bahwa pengembang yang menjalankan misi pembangunan perumahan dibingungkan dikarena dananya tidak ada. Dan juga cost-nya mahal dan masih dipungut juga PPN (Pajak Pertambahan Nilai),


Dan juga beban pengusaha semakin tinggi disaat tingkat suku bunga bank Indonesia yang paling tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

 

Nah itu dia perbedaan pendapat tentang UU (Tapera) antara pengusaha dengan negara nantikan informasi seputar properti dari Panangian School Of Property lainnya.

 

Sumber Gambar : Google

 

Baca Juga :