BERITA PROPERTI
Informasi Terkini Seputar Bisnis Properti
Menelaah Keuntungan dari Kebijakan Pengampunan

Sudah lama kita “dininabobokan” dengan isu bahwa Indonesia sebenarnya memiliki tabungan atau emas batangan senilai ribuan triliun rupiah yang disimpan di Swiss atau negara Eropa lainnya. Konon, jika itu diambil maka kita bisa melunasi utang luar negeri yang jumlahnya lumayan besar. Tapi, kita tidak pernah tahu isu itu berhembus dari mana, apalagi soal kebenarannya. 
 
Barangkali yang dimaksud dari kabar kabur itu sebetulnya persis seperti yang dikatakan dalam “The Panama Papers” belum lama ini. Dalam dokumen yang dibocorkan The International Consortium of Investigative Journalists tersebut, setidaknya ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan Indonesia tercantum di dalamnya.
 
Mereka tercatat dalam data firma hukum Mossack Fonseca di Panama lantaran ada upaya mengamankan uangnya demi menghindari pajak di dalam negeri. Jika jumlah orangnya saja demikian banyak, sudah tentu uang yang terparkir di sana luar biasa fantastis. 
Kalau bukan uang itu yang dimaksud atas isu Swiss, berarti ada kemungkinan lebih besar lagi karena penambahan keduanya. Tapi, berdasarkan kajian Global Financial Integration yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu, dana orang Indonesia di luar negeri mencapai Rp3.147 triliun. Itupun perhitungan dari 2004-2013.
 
Data yang lebih dahsyat disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah menyebutkan dana orang Indonesia yang tersimpan di berbagai negara mencapai Rp11.450 triliun. Kalau memang benar, kita semua patut menggeleng-gelenggakan kepala karena itu setara dengan Produk Domestik Bruto kita pada 2015. Dahsyat bukan? 
 
Tak usah muluk-muluk dengan belasan ribu triliun rupiah. Menggunakan hitung-hitungan Bank Indonesia saja negara akan mendapatkan hasil yang besar jika pengampunan pajak (tax amnesty) diberlakukan. Kira-kira total penerimaan pajaknya Rp45,7 triliun. Rinciannya: tebusan atas aset Rp2,4 triliun, tebusan dari dana tunai luar negeri Rp26 triliun, dan tebusan dari dalam negeri Rp17,3 triliun. 
Bagaimana kalau menggunakan data dari pemerintah? Wah, tak terbayang seberapa besar potensi penerimaan untuk negara. Lantas, apa untungnya terhadap bisnis properti? Begini, bagaimanapun kalau uang yang terparkir di luar negeri itu kembali ke Tanah Air, sasarannya pasti investasi. Investasi itu bisa saham, pasar uang, obligasi, dan reksadana yang sifatnya tak langsung. 
 
Namun, dari sekian banyak uang yang masuk, pasti akan ada yang mengalir ke sektor langsung dengan membangun pabrik, jalan tol, gedung, dan sejenisnya. Itu dari segi korporasi. Dari segi individu, mereka menyalurkannya ke pasar saham yang tak langsung, juga ke properti yang langsung. Jadi, properti mendapatkan dua keuntungan, yakni dari korporasi dan ritel. 
Sebab, kalau mereka menarik dananya dari luar negeri, mereka tidak akan ragu, misalnya, untuk membangun hotel di daerah-daerah yang infrastrukturnya memadai. Asal ada lokasi di tengah kota, di situ perlu hotel. Kalau individu, mereka memilih menginvestasikannya ke properti kelas menengah atas. 
 
Sekarang ini memang momentumnya pas sekali. Dengan bergabungnya Partai Golkar ke pemerintah, secara politis presiden dan kabinetnya kian solid mendapatkan dukungan dari parlemen untuk menggolkan wacana ini. Itulah yang diinginkan eksekutif sejak dua lalu dan bagaikan gayung bersambut. 
 
Dalam konteks properti, kebetulan sektor ini sedang berada di bawah. Orang mau membangun properti sekaranglah waktunya cari tanah. Orang mau jadi investor kini waktunya membeli. Kenapa? Karena mumpung harganya belum selangit. Saat ini momentumnya pas, time to buy. 
Jadi, ada push factor-nya, ada pull factor-nya. Push factor-nya adalah momentum untuk membeli karena pasarnya sebentar lagi akan naik. Pull factor-nya adalah ada kesempatan dari pemerintah agar para pemilik uang menarik dananya dari luar negeri ke Tanah Air—yang selama ini tak membayar pajak bagi negaranya—tanpa mendapatkan hukuman.
 
Apalagi sekarang yang terjadi di berbagai belahan dunia uang itu mandek. Di Eropa, umpamanya, mengalami negatif suku bunga. Menyimpan uang malah disuruh membayar. Di Jepang juga sama. Amerika Serikat mendekati 0,5%. Singapura dan Hong Kong juga begitu. Makanya, orang yang terbiasa mencicipi keuntungan di luar negeri saat ini sedang seret.
 
Di negara mana pun sekarang sedang cooling-down. Jadi, dalam bentuk apa pun investasi kita akan sulit. Bagi Indonesia, yang penting pull factor tadi mampu menciptakan kepercayaan, ditambah push factor dengan iming-iming potensi pasar yang akan naik pesat. 
Lihat saja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita, kini sudah mencapai sekitar 4800 dan diprediksi bakal melesat ke angka 6000 tahun depan. Permintaan properti juga akan naik karena BI rate sudah dipangkas dan memicu pemangkasan suku bunga kredit pemilikan rumah oleh perbankan. 
 
Kalau tingkat kepercayaan berinvestasi di Tanah Air tinggi, sementara dana yang terparkir di luar negeri tidak menghasilkan apa-apa karena negatif suku bunga, kenapa tidak diboyong pulang? Toh ini momentum yang paling tepat yang didorong oleh push factor dan pull factor tadi. 
Memang masih sulit menduga seberapa besar dana yang akan dilarikan ke investasi langsung dan tidak langsung dari kebijakan pengampunan pajak ini nantinya. Tapi, bagi individu, diyakini dana yang lari ke properti akan lebih banyak. Sebab, orang kita sudah terkenal kok kalau suka berinvestasi properti bahkan sampai ke luar negeri. Di sini masih bisa naik 20% per tahun, di sana tidak.