BERITA PROPERTI
Informasi Terkini Seputar Bisnis Properti
Paket Kebijakan Ekonomi XIII Usaha Pemerintah Dalam Menggairahkan Sektor Properti

 

Perlu di ketahui bahwa Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan adanya Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sudah sesuai dengan butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita.

Yaitu Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya dan juga, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan menambah daya beli masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII di Istana.

perlu diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai akhir tahun 2015 lalu, masih ada sekitar 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik.

Sementara, pengembang perumahan mewah masih banyak yang tidak mau menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.

Maka dari itu Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya bertujuan untuk menyederhanakan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk pembangunan rumah MBR.

 

1. Perizinan yang dihilangkan antara lain :

izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja,

lalu persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.

 

2. Perizinan yang digabungkan meliputi :

proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) dilakukan jika tanah belum bersertifikat.

Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT). Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan

izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.

 

3. Perizinan yang dipercepat yaitu :

Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer yang sebelumnya dari 15 hari menjadi 3 hari. Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah yang sebelumnya 90 hari menjadi 14 hari kerja.

Lalu Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB yang sebelumnya 30 hari menjadi hanya  3 hari kerja saja Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah yang semula 213 hari kerja sekaran hanyai 3 hari saja.

Pemecahan sertifikat a/n pengembang yang sebelumnya 120 hari sekarang hanya 5 hari kerja saja dan Pemecahan PBB atas nama konsumen yang sebelumnya 30 hari sekarang menjadi 3 hari kerja.

Pemerintah mengharapkan, dengan PKE ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat dan terealisasi dari sebelumnya karena, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan menekan biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%.

 

Dan dengan adanya kebijakan baru ini sektor properti diharapkan akan kembali mendapatkan angin segar dan lebih bergairah lagi dari sebelumnya.

Baca Juga :

La Monte Grand Wisata Bekasi Oleh Sinar Mas Land

Tingginya Ruang kosong Perkantoran Di DKI Menguntungkan Banyak Penyewa, Ini Alasannya

Sekaranglah Saat Yang Paling Tepat Investasi Properti Pada Tahun 2016