BERITA PROPERTI
Informasi Terkini Seputar Bisnis Properti
Pemerintah Di Harapkan Cabut HGU Jatuh Tempo Demi Keadilan Bersama, Ini Alasannya

 

persepsi masyarakat tentang agraria harus dikembalikan ke asal, Indonesia sebagai negara agraris. Karena itu, lahan harus dipandang sebagai alat produksi sekaligus sebagai wilayah yang menjadi salah satu syarat dalam pendirian negara.

Meski begitu, Indonesia justru sangat bergantung pada impor untuk pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, sehingga tingkat tingkat inflasi nasional sangat dipengaruhi bahan makanan tersebut.

pecahnya konflik agraria dikarenakan Penguasaan tanah dalam jumlah besar oleh segelintir orang atau pihak tertentu menjadi masalah tersendiri untuk pemerintah.

74 persen luas lahan yang ada di Indonesia, hanya dimiliki oleh 0,2 persen penduduk tertentu. Dan mereka menguasai lahan tersebut melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) 100 persen.

Dengan kepemilikan dan penguasaan lahan besar ini, pemilik mampu untuk memiliki kewenangan penuh dan dapat memengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

Akibatnya, masyarakat kecil akan dirugikan, dan merasa diperlakukan tidak adil.

Untuk itu, pemberian izin HGU kepada perusahaan harus berpijak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, jika pemberian izin HGU di dalamnya sudah digarap rakyat, maka lahan tersebut harus dikeluarkan dari HGU tersebut.

Pemerintah di anggap tidak adil karena memberikan ketentuan 100 persen HGU dan HGB. Pertanyaan nya sekarang adalah Apakah pemerintah mau mencabut ketentuan 100 persen HGU dan HGB ini untuk berlaku adil.

Indonesia merupakan surga paling menguntungkan bagi para investor. Dibandingkan dengan Malaysia Pasalnya, di Negeri Jiran tersebut, investor tidak dapat memiliki HGU secara 100 persen.

Pemerintah masih memiliki pola pikir untuk mencari sumber penerimaan negara, bukan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, negara cenderung memprioritaskan pihak-pihak yang mau berinvestasi dibandingkan melayani masyarakat sendiri.

Hal ini berimbas pada konflik agraria yang tidak kunjung berkurang kasusnya. Pada 2015, angkanya bahkan meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.

untuk mengatasi konflik agraria dan terciptanya keadilan, pemerintah harus mau mentransformasi dan mencabut aset HGU korporasi yang jatuh tempo dengan memberikan 60 persennya kepada masyarakat.

Nah itu dia Alasan pemerintah diharapkan Cabut HGU Jatuh Tempo nantikan info seputar properti dari Panangian School Of Property lainnya.

 

Sumber Gambar : Google

 

Baca Juga :

Waktu Yang Pas Untuk Ajukan KPR Rumah Idaman Anda

6 Ciri-Ciri Agen Properti Yang Perlu Dihindari Sehingga Tidak Menyesal Kemudian

BTN Akan Luncurkan KPR Mikro Tahun 2017 Guna Membantu Mengurangi Tingkat Kekurangan Rumah