BERITA PROPERTI
Informasi Terkini Seputar Bisnis Properti
Pemprov DKI Membuat Sistem BPHTB Terhutang Untuk Ringankan Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah

Dikutip dari halaman resmi BPN, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan rusun dengan model konsolidasi tanah yang ada di kemayoran akan dibangun di atas lahan milik Perumnas dengan luas 21 Hektar dan akan ditujukan untuk menggantikan rusun lama yang kondisinya sudah rusak.

Rumah susun tersebut akan dibangun kembali sesuai kesepakatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan juga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”imbuh Sofyan Djalil.

Ia mengatakan pada keterangan persnya setelah rapat bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan juga Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo.

Ujarnya “Rumah susun yang sekarang berdiri kondisinya kurang layak untuk di huni, sehingga rencana akan kami bangun ulang dan dengan model konsolidasi tanah yang akan diupayakan menjadi model percontohan rusun,” jelasnya.

Konsolidasi tanah sendiri merupakan kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengunaan lahan tanah, dan juga usaha oleh pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan yang ada dan juga pemeliharaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif oleh masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, nantinya lahan tersebut akan dibangun 43 tower di atas tanah dan pembangunan rencana juga akan dimulai pada Mei 2017 ini.

Pada tahap awal rencananya Pemprov DKI Jakarta akan meminjam Wisma Atlet di Kemayoran untuk dijadikan tempat relokasi warga yang tinggal di Rusun Kemayoran yang rencananya akan dibangun ulang,” ujarnya.

BPHTB Bisa Di Bayar Belakangan

perlu diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah menggratiskan biaya BPHTB bagi tanah-tanah  yang nilainya jualnya dibawah dua milyar rupiah melalui Peraturan Gubernur No. 193 pada Tahun 2016.

Menurut Ahok sapaan akrab sang guberner, selain BPHTB pemprov juga akan membiayai proses pengukuran tanah pada pendaftaran untuk yang pertama kali.

“maka dari itu, bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya untuk yang pertama kalinya akan dibebankan biaya hanya sebesar Rp300 ribu untuk biaya pengukuran dan sudah dapat sertifikat,” imbuhnya.

Yang menarik BPHTB yang menjadi tanggungan oleh masyarakat dalam membuat sertifikat tanah kini bisa dilunasi belakangan. BPHTB Terhutang dimana masyarakat tetap bisa mendapatkan sertifikat meskipun belum membayar BPHTB nya.

Sistem BPHT terhutang ini Nantinya akan tertulis (di sertifikat) BPHTB terhutang, dan sewaktu-waktu mau dijual ataupundigadaikan harus dilunasi dulu,

 

Sumber Gambar : Google

 

Baca Juga : 

Dalam 1 Tahun Kenaikan Harga Rumah Di Jabodetabek Meningkat Hingga 27%, Ini Alasanya

Pertumbuhan Harga Tanah di Jakarta Timur Mengalami Lonjakan Pertumbuhan Tertinggi, ini Alasannya

Ini Dia Tips Untuk Para Developer Untuk Bisa Merancang Konsep Hunian Unik